Pengawasan
dapat didefinisikan
sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan
manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan
sesuai yang direncanakan (T.H. Handoko, 2001)
Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar
pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan
balik, membandingkan kegiatan nyata dengan
standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur
penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan
untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan
cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Robert J. Mockler ).
Hubungan pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen
lainnya
TIPE PENGAWASAN
1.
Pengawasan pendahuluan
(feedforward control). atau
sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi
masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap
kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan
agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang
diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya
bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang
perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan
yang diinginkan
2.
Pengawasan "concurrent"
Pengawasan yang dilakukan
bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control). Pengawasan ini,
sering disebut pengawasan "Ya atau Tidak", screening control atau
"berhenti atau terus", dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung
3.
Pengawasan umpan balik
(feedback control juga dikenal sebagai past -
action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah
diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan,
dan penemuan-penemuan diterapkan. untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang
akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.
TAHAP-TAHAP DALAM PROSES PENGAWASAN
Penetapan
Standar Pelaksanaan
Tahap pertama dalam pengawasan. adalah
penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan
pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian
hasil-hasil. Tujuan-, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat
digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target
penjualan, anggaran, bagian pasar (markets-share), marjin keuntungan,
keselamatan kerja, dan sasaran produksi.
3 bentuk standar yang umum adalah :
1.
Standar-standar phisik
2.
Standar-standar
moneter
3.
Standar-standar waktu
Penentuan Pengukuran
Pelaksanaan Kegiatan
adalah sia-sia bila tidak disertai
berbagai cara,untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena
itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan
kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat
digunakan : Berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur: setiap jam, harian, mingguan, bulanan ? Dalam bentuk apa (what
form) pengukuran akan dilakukan : laporan tertulis, inspeksi visual, melalui
telephone ? Siapa (who) yang akan terlibat : manajer, staf departemen ?
Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat
diterangkan kepada para karyawan
Pengukuran Pelaksanaan
Kegiatan
Setelah frekuensi pengukuran dan
sistem monitoring ditentukan, pengukuran
pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan,
yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik lisan dan tertulis,
3) metoda-metoda otomatis dan 4)
inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
Pembandingan
Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
Tahap kritis dari
proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata
dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.
Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi
pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).
Penyimpangan-penyimpangan harus
dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai .
Pengambilan Tindakan
Koreksi Bila Diperlukan
Bila hasil analisa menunjukkan
perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat
diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki,
atau keduanya dilakukan bersamaan.
Tindakan koreksi mungkin
berupa :
1.
Mengubah standar
mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
2.
Mengubah pengukuran
pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan
mengganti sistem pengukuran itu sendiri).
3.
Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan
penyimpangan2
faktor yang membuat pengawasan semakin
diperlukan oleh setiap organisasi
1.
Perubahan lingkungan organisasi
(Msl: Dulu tahun pertama jml mhs
sdikit, blum bnyk tuntutan. Skrng dngn jmlh yang bnyk tuntutannya juga lain)
1.
Peningkatan
kompleksitas Organisasi
2.
Kesalahan-kesalahan
3.
Kebutuhan Manajer
untuk mendelegasikan Wewenang
ALAT BANTU PENGAWASAN MANAJERIAL
Management By Exception ( MBE ) MBE, atau prinsip pengecualian,
memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang
pengawasan yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkatan
manajemen rendah untuk menangani variasi-variasi rutin. Hal
ini dapat dipraktekkan oleh manajer-manajer penjualan,produksi,
keuangan, personalia, pembelian, pengawasan mutu, dan bidang-bidang
fungsional lainnya.
Management - Information System (MIS) Sistem informasi manajemen atau management-information system memainkan
peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
perencanaan dan pengawasan dengan efektif. Jadi, pada dasarnya MIS membantu manajemen melalui penyediaan personalia
yang tepat dengan jumlah yang tepat dari informasi yang tepatpula pada waktu yang tepat
KARAKTERISTIK2 PENGAWASAN YANG EFEKTIF
l Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih
rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem
tersebut.
l Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
l Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus
terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses
pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2)
informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya
l Fleksibel. Pengawasan hams mempunyai fleksibilitas untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
l Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus
menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang
seharusnya diambil.
l
Diterima para anggota
organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para
anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi,
tanggung jawab dan berprestasi
No comments:
Post a Comment